oleh

Wagub Sumsel : Masih Banyak Potensi Meningkatkan PAD 2021

SUMEKS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terus menggencarkan berbagai inovasi dan berupaya secara optimal untuk meningkatkan PAD tahun 2021.

Untuk itu, Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah baik pelayana publik maupun pembangunan.

Mawardi menuturkan, pihaknya mendorong agar Bapenda Sumsel bisa lebih optimal lagi dalam menggali potensi penerimaan daerah terutama dari sektor pajak.

“Walaupun capaian kita di 2020 sudah cukup optimal, tetapi masih banyak potensi yang bisa digali,” katanya usai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Rabu (20/1/2021).

Lebih lanjut, Masing-masing yakni, pertama melakukan penyempurnaan sistem dan aplikasi, kedua melakukan integrasi data pajak daerah dalam perizinan usaha antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel serta ketiga melakukan optimalisasi kegiatan pendataan dan penagihan tunggakan pajak daerah.

“Harapannya hasil pemeriksaan yang dilakukan bisa efektif dalam mendorong optimalisasi pendapatan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumsel, Neng Muhaibah menuturkan, secara keseluruhan, pendapatan pajak hingga 27 Desember 2020 mengalami overtarget. Dari target pendapatan sebesar Rp 2,92 triliun, realisasi pajak daerah mencapai Rp3,04 triliun atau mencapai 104,37 persen.

Lebih lanjut, diutarakannya, Jenis pajak yang mengalami overtarget diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP). “Sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) realisasinya tidak sampai 100 persen,” terangnya.

Ia merinci, sektor PKB realisasinya mencapai Rp1,05 triliun dari target Rp1,004 triliun atau sebesar 104,73 persen. Kebijakan penghapusan denda serta pokok pajak yang diberlakukan sejak Agustus lalu membuat minat masyarakat untuk melunasi kewajibannya meningkat. Sehingga pendapatannya bisa melebihi Rp47,44 miliar dari target yang ditetapkan.

“Pendapatan PKB disokong dari pendapatan pajak R2 dan R4 yang jumlahnya mencapai Rp 1,04 triliun. Ditambah pajak alat berat sebesar Rp 4,2 miliar dan PKB atas air sebesar Rp 161,62 juta,” bebernya.

Sementara, untuk sektor BBN-KB realisasinya hanya sebesar 98,62 persen atau minus sebesar Rp 9,12 miliar dari target sebesar Rp 660,75 miliar. Sektor BBN-KB hanya berhasil meraih pendapatan sebesar Rp 651,63 miliar. Menurutnya, hal itu disebabkan adanya kebijakan keringanan penghapusan biaya BBN-KB bagi kendaraan second.

Untuk jenis pajak lainnya, seperti PBBKB juga mengalami overtarget sebesar 104,24 persen atau lebih tinggi Rp 30,55 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 720 miliar. Perolehan PBBKB realisasinya mencapai Rp 750,55 miliar. Lalu, Pajak Rokok yang tadinya ditargetkan bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 526,34 miliar berhasil mencapai realisasi sebesar Rp 583,68 miliar atau overtarget sebesar 110,89 persen.

Begitupun dengan PAP yang nilai realisasinya mencapai Rp 11,51 miliar atau sebesar 114,41 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 10,06 miliar.

“Capaian perolehan pajak ini merupakan sinergitas antar lembaga dalam memperoleh pendapatan. Kami juga dibantu aparat penegak hukum (APH) seperti KPK dan Kejaksaan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada,” ucapnya.

Sementara target tahun ini, sambung Neng, masih dalam pembahasan lebih dalam. Ia mengungkapkan, target PAD nantinya akan menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. “Kita akan sesuaikan target PAD-nya,” tutupnya.

Disambung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi e-Dempo Samsat Online terhadap wajib pajak. Sehingga, aplikasi yang telah dirintis bisa optimal membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

“Kedepannya bisa dimaksimalkan penggunaannya. Ini yang menjadi catatan kami kepada Bapenda Sumsel,” ujar Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka.

Harry mengatakan, pemeriksaan terhadap pajak daerah tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukannya. “Secara berkala kami memeriksa laporan terhadap pajak daerah yang ada. Biasanya evaluasi dilakukan dua tahun sekali,” katanya.

Untuk pemerintah kabupaten/kota, kata Harry juga ada beberapa pemeriksaan yang dilaksanakan. “Hanya saja sudah kami lakukan pada Semester II 2020 lalu,” pungkasnya. (Bim)

Komentar

Berita Lainnya