oleh

Wakil Rakyat di Pagaralam Akhirnya Sahkan Perda Narkotika 

PAGARALAM – Setelah melalui proses pembahasan panjang, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam mengesahkan 1 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan Pemerintah Kota Pagaralam.

Pengesahan dituangkan dalam penandatanganan bersama antara Pemerintah Kota Pagaralam dan DPRD Pagaralam, sedangkan sidang paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenny Shandiyah, sekitar pukul 10.30 WIB, hari ini.

Ketua dewan didampingi Wakil Ketua I Hj Dessy Sisca, Wakil Ketua II Efsi dihadiri anggota dewan, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni, Forkopimda, Sekwan Rano Fahlesi, Asisten I Agus Ahmad, kepala OPD, Camat Lurah serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenny Shandiyah mengatakan, Raperda yang disahkan menjadi Perda yakni Perda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.

”Berdasarkan keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) merekomendasi keputusan Raperda yang diajukan menjadi Perda,” katanya.

Ditambahkan Ketua Bapemperda Deddy Standza, setelah meneliti, mencermati dalam pembahasan Bapemperda DPRD Kota Pagaralam bersama tim ahli serta OPD, maka dapat disampaikan hasil pembahasan berupa catatan stategis dan merekomendasi sebagai berikut, setiap pengajuan usul Raperda harus mengikuti mekanisme pembentukan Raperda sesuai aturan yang ada, setiap pengajuan Raperda harus diuji publik sehingga Perda yang akan disahkan bisa dicerna oleh masyarakat.

“Sebagai bahan pengambilan keputusan untuk dijadikan Perda, dan diminta kepada Walikota Pagaralam menindaklanjuti keputusan bersama tentang persetujuan satu Perda yang diusulkan Pemkot Pagaralam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku,” pintanya.

Sementara itu, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni mengungkapkan, dengan disahkannya satu Perda merupakan pedoman Pemerintah daerah, baik bagi eksekutif, legislatif, intansi vertikal dalam menjalankan tugas maupun bagi masyarakat umum yang berkenaan dengan peraturan daerah tersebut. (ald)

 

Komentar

Berita Lainnya