oleh

Wako Pagaralam Jawab Pandangan Umum Fraksi

PAGARALAM – Walikota Pagaralam Alpian Maskoni menjawab pandangn umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pagaralam terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagaralam dalam sidang paripurna, hari ini, Sabtu (6/2/2021)

Sidang paripurna dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, dihadiri Walikota Pagaralam Alpian Maskoni, dibuka sekaligus dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pagaralam Jenni Shandiya, dihadiri segenap anggota dewan, Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan para Lurah.

Walikota Pagaralam Alpian Maskoni mengatakan, menanggapi pandangan umum Fraksi NasDem, pihaknya mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan vaksinasi sinovac Covid-19.

“Kita semua berharap agar vaksinasi sinovac-19 dapat menjadi salah satu solusi atas wabah Covid-19 ini,” ujar Walikota.

Maksud pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, lanjut Alpian, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi potensi Pendapatan Asli Daerah Pagaralam. “Untuk itu Pemerintah Kota Pagaralam mengharapkan dukungan dari semua pihak,” pintanya.

Mengenai santunan Asuransi Kematian ditujukan kepada masyarakat Kota Pagaralam yang kurang mampu, menurut Walikota adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34 ayat (2) yang dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

“Menanggapi pandangan umum Fraksi Gerindra, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang Santunan Asuransi Kematian bagi Masyarakat, terima kasih atas imbauan Fraksi Gerindra, Pemerintah Kota Pagaralam telah menegaskan agar setiap tempat usaha menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, baik melalui surat edaran ataupun pemberitahuan,” ungkapnya.

Sedangkan menanggapi Pandangan Umum Fraksi Golkar, Rancangan Peraturan Daerah tentang Santunan Asuransi Kematian bagi masyarakat kurang mampu diusulkan Pemerintah Kota Pagaralam, lanjut Alpian, itu adalah inovasi yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu yang mana salah satu sumber dana dalam pelaksanaannya adalah menggunakan APBD, sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah

Sedangkan Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan yang bersifat mengatur ke dalam (intern) bukan keluar masalah teknis atau tata cara pelaksanaan teknis suatu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Kota Pagaralam mengajukan hal tersebut ke dalam Propamperda Tahun 2021 dan telah disetujui oleh pihak DPRD Kota Pagaralam untuk selanjutnya dibahas dalam bentuk Raperda.

“Menanggapi Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih atas Pandangan Fraksi PDIP Perjuangan yang telah memberikan apresiasi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan dan akan melakukan pembahasan lebih komprehensif di tingkat Bapemperda maupun Pansus DPRD Kota Pagaralam,” janjinya.

Pemerintah Kota Pagaralam mengharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pagaralam.

“Pemerintah Kota Pagaralam berharap dengan pembahasan bersama pihak Legislatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Santunan Asuransi Kematian Bagi Masyarakat Kurang Mampu, dapat kita kaji lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” terang Alpian.

Menanggapi Pandangan Umum Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS), atas pelaksanaan Vaksinasi Sinovac Covid-19 kita semua berharap agar Vaksinasi Sinovac Covid-19 dapat menjadi salah satu solusi atas wabah ini.

“Terima kasih atas dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang sehat, Disiplin dan Produktif di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Corona Virus Disease-19, dengan harapan penerapan Peraturan Daerah ini sebagai salah satu solusi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Menanggapi Pandangan Umum Fraksi Nurani Indonesia, Walikota menyampaikan bahwa Rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah Pemerintah Kota Pagaralam mengharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dapat mengoptimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah dengan dukungan dari semua pihak.

“Selain itu Pemerintah Kota Pagaralam akan kembali mengkaji dan meneliti rancangan Perubahan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah sebelum diajukan menjadi Peraturan Daerah,” pungkasnya. (ald)

Komentar

Berita Lainnya