oleh

Warga Tolak Sanksi Denda Pelanggar Protokol Covid-19

MURATARA – Wacana munculnya peraturan mengenai penerapan denda bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan diwilayah Muratara, masih menjadi kontroversi. Pasalnya, warga menolak jika sanksi berupa denda. Karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid-19.

M Yunus warga Desa Noman Baru, Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, saat dibincangi Senin (24/8) mengenai wacana pembentukan peraturan Bupati terkait sanksi atau denda pelanggar protokol kesehatan. Dia mengungkapkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah terpuruk, bahkan tarusan pekerja di wilayah Muratara sudah di PHK. Penerapan sanksi berupa denda sangat sulit diterapkan, karena bertolak belakang dengan fakta yang terjadi.

“Wong lagi susah malah mau di denda dak sesuai dengan kenyataan. Tidak seluruh masyarakat itu mampu. Rata rata warga kita petani karet dan sawit, sekarang jaman susah seharusnya warga itu dibantu,” katanya.

Dia menimpali, jika wacana penerapan peraturan itu benar benar diberlakukan Pemerintah Daerah. Secara otomatis akan banyak menimbulkan gejolak. Bahkan sampai ke tingkat ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu sendiri.

“Ngurusi soal harga karet saja pemerintah idak mampu, apa lagi mau ngurusi masalah Covid-19,” tegasnya. Terpisah, Kapolres Muratara AKBP Adi Witanto melalui Kabag Ops Polres Muratara Kompol Hermansyah mengungkapkan, pihaknya sampai sejauh ini belum mendapat informasi lebih lanjut, mengenai wacana pembentukan Perbub terkait pelanggar protokol kesehatan di Muratara.

Terkait sanksi bagi pelanggar, mereka lebih condong mengedepankan sikap persuasif.”kalau kami melihat pelanggar warga tidak pakai masker itu cuma menegur saja. Kalau di sanksi cuma disuruh pus uf. supaya mereka sadar pentingnya pakai masker,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku, lebih condong menerapkan sanksi disiplin ketimbang penerapan denda menggunakan nominal. Berbeda lagi dengan tanggaan DPRD Muratara, I wayan Kocap. Dia menimpali sangat mendukung jika adanya Perbub mengenai sanksi bagi peanggar protokol kesehatan.

Sehingga bagi warga yang melanggar bisa ditindak sesuai aturan yang berlaku. “Perlu disadari protokol kesehatan itu sangat penting, jangan sampai kita tidak patuhi sehingga mengakibatkan matatantai batu Covid-19,” ujarnya.

Namun pihaknya juga lebih cendrung mengarahkan penerapan aanksi disiplin. Menimbang kondisi ejonomi warga saat ini tengah terpuruk. “kira harapkan jangan sampai sanksi itu menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat. Karena tujuan sanksi itu agar sadar gunakan protokol kesehatan, agar terhindar Covid-19,” tutupnya.

Sebelumnya, informasi pembentulan Perbub mengenai pelanggar protokol keseatan di Muratara berawal dari informasi Juru bicara tim gugus tugas Murataa ang saat ini berganti menjadi satgas Covid-19, Susyanto tunut.

Dia mengimbau agar warga tetap ematuhi protokol keaehatan, dengan melaksanakan 4 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan),” katanya.

Untuk kedepan bagi warga Muratara yang tidak melaksanakan protokol kesehatan di wilayah umum. Akan dikenakan sanksi (berupa denda, red) dengan landasan Perbub. “Kedepannya, masyarakat akan diberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran terhadap Protokol Pencegahan COVID-19. landasannya bukan Pergub tapi Perbub,” tegasnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya