oleh

Warganya Tewas, Bupati ini Geram

LAHAT – Terkait bentrok antara masyarakat Desa Pagar Batu dengan pihak perusahaan PT Artha Prigel, Pemkab dan Polres Lahat berharap agar kedua belah pihak menahan diri.

Aparat Polres dan Pemkab Lahat juga langsung mendatangi para korban yang mengalami luka- luka. Selain itu seluruh karyawan di lokasi kejadian ditarik, begitu pun dari masyarakat. Aparat Satreskrim Polres Lahat juga langsung menangkap satu tersangka peganiayaan. Yakni Ujang Boy (38), warga Base Camp Artha Prigel, namun informasinya merupakan warga Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang. Ujang Boy sendiri merupakan sekuriti perusahaan tersebut.

Kapolres Lahat AKBP Irwansyah SIK MH CLA didampingi Kasat Reskrim AKP Herry Yusman menjelaskan bahwa Ujang Boy dijadikan tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Putra Bakti (32). Dengan cara menusuk perut korban hingga tewas. Tersangka juga menusuk Sumarlin (38) kakak korban Putra Bakti yang saat ini masih menjalani perawatan medis.

“Tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP yang menyebabkan korban tewas,” ungkap Kapolres saat rilis di Mapolres Lahat, Ahad (22/3).

Sementara untuk tersangka lainnya saat ini masih dalam proses penyelidikan. “Kasusnya masih kita kembangkan, saksi- saksi masih kita periksa. Tidak menutup kemungkinan bertambah,” ungkap Kapolres.

Untuk diketahui bahwa selain dua korban tersebut. Korban tewas lainnya yakni Suryadi (35), dan korban luka- luka Lion Agustin (35). Semuanya warga Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat.

Sementara untuk kondisi, lanjut perwira melati dua ini telah kondusif. Aparat kepolisian diturunkan untuk mengamankan lokasi. “Kita minta agar kedua belah pihak menahan diri. Serahkan kasus ini kepada pihak kepolisian,” tegasnya.

Bupati Lahat Cik Ujang SH menyayangkan adanya peristiwa yang menyebabkan dua warganya tewas. Diharapkan kepada pihak yang berwajib untuk usut tuntas kasus tersebut. Apalagi informasi yang didapat bahwa ada preman yang disewa perusahaan sehingga menghilangkan nyawa masyarakat Pagar Batu. “Kita minta kasus ini usut tuntas,” tegasnya.

Cik Ujang juga meminta Presiden Joko Widodo untuk membantu penyelesaian masalah ini. “Kepada Bapak Presiden, tolong. Persoalan ini sudah berlangsung lama. Sebelumnya belum ada kejadian yang menimbulkan korban jiwa, hari ini dua warga kita meninggal,” pinta Cik Ujang, Sabtu (21/3) saat mengecek korban Sumarlin.

Selain itu, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam pidatonya bahwa bila lahan perkebunan perusahaan di dalamnya ada perkampungan maka bisa diserahkan pada masyarakat dengan seadil-adilnya.

Cik Ujang mengatakan, dari pandangannya konflik ini hanya merugikan warga. Selain warga telah kehilangan lahan seluas 180,36 hektare , warga desa juga yang susah. Apalagi perusahaan tersebut sudah berkebun sejak 1994 namun HGU baru diterbitkan tahun 2006.

“Kita tidak mengerti masalah perizinan ini. Jadi kita berharap masalah ini bisa segera selesai,” tegasnya.

Dari kejadian ini terlihat warga desa yang diadu oleh perusahaan yang merupakan orang luar. Cik Ujang mengimbau warga bersabar, dan tidak ada lagi tragedi serupa. Sebagai kepala daerah, dirinya akan berupaya semaksimal mungkin agar masalah ini selesai.

“Ini warga saya, bagaimanapun saya akan membela warga saya,” ucap Cik Ujang.

Sementara pihak perusahaan Artga Prigel, H Maradenggang Siregar menegaskan bahwa Ujang Boy merupakan sekuriti bukan preman sewaan. Dijelaskannya bahwa pihak merupakan ada perkebunan lain selain di Pagar Batu, sehingga memang bisa sekurti lainnya ditarik. Terkait masalah keributan, pihakya juga menyayangkan dan turut berbela sungkawa.

“Seluruh karyawan juga telah kita tarik. Semoga tidak ada lagi ribut. Kita yakin warga Pagar Batu baik, namun ada oknum yang memprovokasi,” tegas Manager Legal PT Artha Prigel H Maradenggang Siregar didampingi Humas Artha Prigel Yulius Rafli.

Lanjutnya bahwa terkait dugaan sengketa, pihaknya mempersilahkan melapor ke pihak kepolisian. Lantaran dari pihak perusahaan jelas dan sudah ada keterangan dari BPN bahwa lahan seluas 180,36 hektare  sudah di HGU-kan sejak 2006 hingga 2041. “Secara legalitas itu memang lahan kita,” tambahnya.

Informasi lain yang berhasil dihimpun, bahwa permasalahan ini berawal bahwa perusahaan sebelumnya telah berkebun sejak tahun 1996 namun diketahui bahwa HGU baru diterbitkan bukan tahun 1994 pada masa orde baru. Melainkan tahun 2006 pasca reformasi.

Sehinggga warga meminta agar lahan seluas 180,36 hektare yang perkebunan sawitnta telah berumur 25 tahun dikembalikan ke warga. Namun lantaran pihak perusahaan telah mendapat izin HGU dari 2006 hingga 2041, maka pihak perusahaan meanganggap bahwa lahan tersebut telah dapat dikelola perusahaan.

Dalam perjalanan kasusnya pada Maret 2019 puluhan warga Desa Pagar Batu melakukan aksi damai meminta lahan tersebut dikembalikan ke rakyat. Selanjutnya permasalahan tersebur mulai dilakukan beberapa kali mediasi.
Hingga puncaknya pada Sabtu (21/3) dari keterangan pihak Polres Lahat, sekitar pukul 08.30 WIB di perkebunan sawit PT Arta Prigel Blok 4 divisi I wilayah Desa Pagar Batu. Telah terjadi bentrokan fisik antara karyawan dan Sekuriti PT. Arta Prigel dengan warga Desa Pagar Batu. (gti)

Komentar

Berita Lainnya