oleh

Waspadai Dampak Virus Corona ke Neraca Dagang RI

SUMEKS.CO-Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan efek mewabahnya virus Corona  terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia baru terasa pada Februari 2020. Dampak tersebut harus diwaspadai.

Seperti diketahui, virus Corona pertama ditemukan di Wuhan pada 31 Desember 2019. Pada 3-5 Januari 2020 terjadi penyebaran virus corona di sejumlah negara. Selanjutnya, pada 21 Januari mulai jatuh korban.

“Saya rasa, kita perlu mewaspadai efek virus Corona terhadap kinerja perekonomian khususnya ekspor-impor setelah libur Imlek. Dampaknya mungkin akan terlihat pada data Februari 2020. Kita semua perlu waspada,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto, di Jakarta, Senin (17/2).

Berdasarkan hitungan BPS, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD870 juta pada Januari 2020. Defisit disebabkan posisi neraca ekspor sebesar USD13,41 miliar, lebih rendah dari neraca impor yang mencapai USD14,28 miliar.

Untuk ekspor nonmigas per Januari 2020 mencapai USD12,61 miliar atau turun 5,33 persen dibandingkan Desember 2019. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekspor januari 2020 turun sebesar 0,69 persen.

Pelemahan ekspor nonmigas Januari 2020 terhadap Desember 2019 terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewani/nabati sebesat USD703,2 juta. Di sisi lain, terjadi peningkatan pesat pada komoditas logam mulia dan perhiasan/permata sebesar USD219 juta.

Sedangkan ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari 2020 naik 3,16 persen dibanding bulan yang sama tahun 2019, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 4,54 persen, sementara ekspor hasil tambang dan lainnya turun 19,15 persen.

Ekspor nonmigas Januari 2020 terbesar adalah dari Cina yaitu USD2,10 miliar, disusul Amerika Serikat USD1,62 miliar dan Jepang USD1,12 miliar. Kontribusi ketiganya mencapai 38,41 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar USD1,18 miliar.

Adapun ekspor Indonesia terbesar pada Januari 2020 berasal dari Jawa Barat dengan nilai USD2,34 miliar (17,47 persen), diikuti Jawa Timur USD1,58 miliar (11,76 persen) dan Kalimantan Timur USD1,26 miliar (9,38 persen).

Menanggapi defisit neraca perdagangan Indonesia, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan lantaran kebijakan yang disiapkan pemerintah baru akan dirasakan dalam jangka panjang.

Beberapa kebijakan pemerintah pun sudah dilakukan di antaranya adalah implementasi biodisel atau B30 dan juga mendorong substitusi impor. “Ya kan kita masih bekerja jangkanya jangka menengah, bukan jangka pendek ya. Terima kasih,” kata Airlangga.

Dia memperkirakan Indonesia baru akan keluar dari defisit necara perdagangan paling tidak butuh waktu bertahun-tahun. Sedangkan target pemerintah sendiri dalam kurun tiga tahun sudah harus surplus. “(Surplus) Ya kan target 3 tahun,” tukas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, impor baja yang dilakukan selama ini menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia. Data saat ini menunjukkan impor baja sudah masuk tiga besar dari total angka impor Indonesia.

“Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri,” kata Jokowi.

Industri baja besi diketahui merupakan salah satu industri strategi nasional yang diperlukan industri nasional untuk membangun infrastruktur. “Oleh sebab itu utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu. Ini tidak dapat kita biarkan terus,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, diperlukan untuk mendorong industri baja dan besi makin kompetitif dan kapasitas produksi makin optimal. Sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaruan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja terus dilakukan.

Menurut Jokowi, ada ada tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi. Pertama, memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku baja dan besi, mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku, sampai komponen harga gas yang juga perlu dilihat secara detail.

Langkah Kedua, segera merealisasikan harga gas untuk industri, yaitu sebesar USD6 per MMBTU. Ketiga, ada perhitungan dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri.

Di samping itu penerapan SNI dengan sungguh-sungguh juga harus dilakukan sehingga industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi.(din/fin)

Komentar

Berita Lainnya