oleh

Yasonna Sebut Putranya Belum Terima Surat Panggilan KPK

-Nasional-173 views

SUMEKS.CO – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly memastikan anaknya selaku Direktur PT Kani Jaya Sentosa, Yamitema Laoly tidak terlibat terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019. Yamitema yang telah dijadwal untuk diperiksa penyidik pun tidak memenuhi panggilan KPK.

“Jadi gini dia dipanggil karena business man, ada tapi selama 3 tahun ini urusan di kota Medan dia enggak terlibat,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).

Ketidakhadiran Yamitema ke KPK, kata Yasonna, lantaran putranya itu belum menerima surat panggilan pemeriksaan dari lembaga antirasuah. Menurutnya, meski anaknya datang ke Jakarta, itu hanya urusan bisnis.

“Hanya hardcopy panggilan itu belum nyampe sama dia. Udahlah Jadinya saya bikin aja surat, kalau belum dapat. Jadi dia di Jakarta, kemarin itu urusan bisnis. Belum dapat,” ungkap Yasonna.

Yasonna pun menegaskan, jika anaknya sudah mendapatkan surat tersebut akan memenuhi panggilan KPK.

“Oh iya pasti dong, warga negara yang baik harus seperti itu,” jelas Yasonna.

Secara terpisah, pelaksana tugas harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS mengungkapkan, penyidik lembaga antirasuah memastikan melakukan penjadwalan ulang pemanggilan dari anak Menkumham Yasonna Laoly tersebut.

“Pemeriksaan mudah-mudahan dijadwalkan ulang besok,” kata Chrystelina di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

Menurut Chrystelina, ketidakhadiran Yatimena lantaran surat pemanggilan lembaga antikorupsi belum diterima. Sehingga, penjadwalan ulang diperlukan untuk mengusut perkara ini.

“Surat panggilan belum sampai kepada yang bersangkutan,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.

Selain Dzulmi, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN), dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jawapos.com)

 

Komentar

Berita Lainnya